Pemekaran Bogor Raya Akrobat Politik

Yusfitriadi Direktur Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus Pengamat Politik dan Kebijakan Publik  menilai  isu soal pemekaran wilayah Provinsi Bogor Raya  hanya  merupakan opini  dari Bima Arya untuk mendapatkan respon dari publik. Wacana perihal pemekaran Bogor Raya dulu sempat  didengungkan oleh Rachmat Yasin sejak tahun 2014, kenyataannya sampai saat ini  pemerintah pusat belum menindak lanjutinya.

“Isu itu sebetulnya isu lama, pernah dicetuskan di 2014. Kenapa dia memunculkan isu itu saat ini? Karena Bima sudah tidak punya isu lagi. Di tengah isu perihal pemekaran Bogor Barat, Bogor Timur, dan pencaplokan enam (6) Kabupaten Bogor, dia lalu memunculkan kembali isu Bogor Raya, dengan mendompleng isu soal pemekaran, tetapi enggak ada isu lain yang diangkat secara kontruktif dan inovatif,” kata Yusfitriadi, Rabu.

Yusfitriadi mengatakan lagi, isu pemekaran itu sengaja dilempar Bima sebagai bentuk akrobat politik agar namanya tetap melambung. Dengan demikian, ia masih  dilirik elit politik untuk bisa masuk ke dalam bursa menteri. Padahal,  isu tersebut  hanyalah isu biasa, yangh  pada perjalanannya, proses pemekaran tidaklah sederhana.

“Isu pemekaran bagi saya itu isu yang teramat biasa, bukan luar biasa karena memang sudah diatur dalam undang-undang serta regulasi, banyak empiris dan kejadiannya. Jika kita lihat dari persepektif  politiknya, saya melihat Bima ini enggak berhenti untuk cari panggung,” ujar Yusfriadi.

Lanjut Yusfriadi.pemekaran wilayah, sangat perlu mempertimbangkan banyak aspek karena prosesnya memang tidak  sederhana itu. Menurut Yusfriadi, dan yang paling penting sebelum mengembangkan isu pemekaran wilayah ini., adalah bagaimana daerah-daerah  yang diharapkan dapat bersatu dalam Provinsi Bogor Raya nanti seperti Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi bisa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta Pendapatan Asli Daerah.

“Harus ada ikhtiar maksimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setinggi-tingginya, yang pada saatnya nanti akan dengan sendirinya mekar sendiri dan memisah dari Jawa Barat, yang terpenting wilayah yang akan diorientasikan  bisa digenjot APBD-nya.  Jangan sampai kemudian isunya dilambungkan, tetapi enggak punya stimulus untuk bisa mengangkat potensinya,” ujar Yusfitriadi.

Sumber: Pikiran Rakyat.com